Soppeng ‘Sentil’ OPD: Jangan Lagi Copy Paste Anggaran Tahun Lalu -->

Halaman

Soppeng ‘Sentil’ OPD: Jangan Lagi Copy Paste Anggaran Tahun Lalu

RAKYATINFO.COM
, September 13, 2026 WIB
masukkan script iklan disini


Soppeng,Rakyatinfo.Com-- Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta seluruh kepala perangkat daerah mengubah pola dalam menyusun program dan kegiatan pada penganggaran daerah.Baca Berita


Suwardi menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh lagi sekadar mengulang program tahun sebelumnya tanpa menguji urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.


Penegasan itu disampaikan Suwardi saat Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Soppeng dengan agenda penyerahan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).


Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin dan dihadiri 23 anggota DPRD Soppeng.Cari Peta Wilayah


Dalam sambutannya, Suwardi meminta setiap program dan kegiatan yang diusulkan OPD terlebih dahulu diuji secara matang. Bukan hanya soal ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan hingga kemampuan pembiayaan daerah.


“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk tidak lagi mengusulkan program dan kegiatan hanya berdasarkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya,” tegas Suwardi.


Menurutnya, perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran bekerja secara efektif dan efisien.


Pemkab Soppeng juga mengarahkan perubahan anggaran tersebut untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pada paruh pertama tahun anggaran.Cari Peta Wilayah


Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain perubahan proyeksi pendapatan, kepastian SiLPA tahun sebelumnya serta kebutuhan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak.


Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,023 triliun, naik Rp89,906 miliar dibandingkan APBD pokok.


Sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp1,089 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban layanan dasar publik yang belum tuntas, memperbaiki infrastruktur serta menanggulangi dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat


(Red

Komentar

Tampilkan

Terkini